KLIKINAJA – Gejolak harga elpiji subsidi 3 kilogram kembali di rasakan warga Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Gas melon yang seharusnya terjangkau justru di jual jauh di atas harga resmi, memicu keluhan dari masyarakat hingga pelaku usaha kecil.
Merespons situasi tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Tebo turun langsung ke lapangan. Sejumlah pangkalan dan pengecer di datangi untuk memastikan jalur distribusi LPG berjalan sesuai aturan.
Kepala Dinas Perindagkop Tebo, Mardiansyah, mengungkapkan hasil pemantauan menunjukkan adanya lonjakan harga di tingkat pengecer yang melampaui batas yang di tetapkan pemerintah.
“Setelah kami pantau langsung, memang ada harga di tingkat pengecer yang jauh melampaui ketentuan yang sudah di tetapkan pemerintah,” ujarnya, Minggu (25/1/2026) kemarin.
Tidak berhenti pada inspeksi lapangan, Dinas Perindagkop juga memanggil lima agen LPG di wilayah tersebut pada pertengahan Januari. Pertemuan itu di fokuskan pada penguatan pengawasan terhadap pangkalan yang berada di bawah tanggung jawab masing-masing agen.
Menurut Mardiansyah, lemahnya kontrol distribusi kerap membuka celah permainan harga di lapangan.
“Pengawasan harus di perkuat supaya pangkalan tidak menjual di luar aturan. Ini penting agar subsidi tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan harga eceran tertinggi dengan mempertimbangkan jarak dan kondisi wilayah. Untuk kawasan dalam kota, LPG subsidi di patok maksimal Rp19 ribu per tabung. Sementara wilayah yang lebih jauh dari pusat aktivitas ekonomi di beri batas Rp20 ribu per tabung.
Dinas Perindagkop pun mengingatkan bahwa pelanggaran tidak akan di toleransi.
“Kalau ada pangkalan yang bandel menjual di atas HET, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Dari sisi suplai, pemerintah daerah menilai ketersediaan LPG subsidi seharusnya mencukupi. Sepanjang 2025, realisasi distribusi di Kabupaten Tebo mencapai 4.656.652 tabung, melampaui usulan awal sebanyak 3.209.292 tabung.
Untuk 2026, kuota kembali di perjuangkan dengan usulan 11.851 ton atau setara 3.950.333 tabung guna menjaga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
“Kami sudah menegaskan ke agen, pangkalan wajib menjual sesuai HET. Tidak boleh ada permainan harga,” ujarnya.
Meski begitu, realita di lapangan masih menyulitkan warga. Riza, seorang pedagang di Kecamatan Tebo Tengah, mengaku kesulitan mendapatkan LPG subsidi dalam beberapa pekan terakhir.
Ia menyebut stok di pangkalan sering habis, membuatnya harus berburu gas ke warung-warung dengan harga yang jauh lebih mahal.
“Di warung bisa sampai Rp35 ribu satu tabung. Di pangkalan sering tidak ada. Mau tidak mau beli mahal karena gas ini penting buat usaha,” keluhnya.
Kondisi tersebut di nilai sangat membebani pelaku usaha kecil yang bergantung pada LPG untuk operasional harian. Riza berharap pemerintah segera menghadirkan solusi konkret agar kelangkaan dan lonjakan harga tidak terus berulang.
“Kalau masalah ini berlarut-larut, usaha kecil seperti kami bisa sangat terdampak. Mudah-mudahan cepat ada penyelesaiannya,” pungkasnya.
Fenomena melonjaknya harga LPG subsidi di berbagai daerah memang kerap terjadi ketika pengawasan distribusi melemah atau pasokan tidak merata di tingkat pangkalan. Situasi ini sering di manfaatkan oknum pengecer untuk menaikkan harga secara tidak wajar.
Penguatan kontrol agen, transparansi distribusi, serta keterlibatan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran di nilai menjadi kunci agar subsidi benar-benar sampai ke tangan yang berhak dan tidak disalahgunakan di jalur distribusi.(Tim)
