KLIKINAJA – Pemerintah pusat akhirnya menaikkan insentif guru honorer setelah dua dekade tanpa perubahan. Kebijakan ini di umumkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat.
Kenaikan tersebut berlaku pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Insentif yang sejak 2005 tidak pernah mengalami penyesuaian, kini ditetapkan menjadi Rp400 ribu.
Teddy menegaskan, insentif ini bukan bagian dari gaji pokok guru honorer. Ia menyebut tambahan tersebut merupakan dukungan pemerintah pusat di luar skema penggajian daerah. “Insentif ini bukan gaji pokok, melainkan tambahan dari pemerintah pusat. Dari 2005 sampai 2025 tidak pernah naik, dan kini di sesuaikan menjadi Rp400 ribu,” ujar Teddy.
Kebijakan ini menjadi langkah konkret pemerintah menjawab tuntutan kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN yang selama bertahun-tahun menghadapi ketimpangan pendapatan.
Tambahan di Luar Gaji Daerah
Teddy menjelaskan, tanggung jawab pembayaran gaji tetap berada di pemerintah daerah. Pemerintah pusat mengambil peran melalui insentif tambahan untuk membantu meringankan beban ekonomi guru honorer.
Tak hanya itu, tunjangan bagi guru non-ASN juga mengalami penyesuaian. Dari sebelumnya Rp1,5 juta, kini meningkat menjadi Rp2 juta. Kenaikan ini di harapkan memberi ruang finansial yang lebih layak bagi para guru yang selama ini menjadi tulang punggung proses belajar mengajar di banyak sekolah.
Kesejahteraan guru honorer memang kerap menjadi sorotan publik. Di berbagai daerah, masih di temukan tenaga pengajar dengan penghasilan jauh di bawah standar kebutuhan hidup. Kebijakan ini setidaknya menjadi sinyal bahwa isu tersebut mulai mendapat perhatian serius di level pusat.
Mekanisme Penyaluran Di ubah
Perubahan tak hanya terjadi pada nominal tunjangan, tetapi juga pada cara penyalurannya. Sebelumnya, dana di kirim ke pemerintah daerah dan di bayarkan setiap tiga bulan sekali.
Kini, atas instruksi Presiden Prabowo, tunjangan langsung di transfer ke rekening masing-masing guru setiap bulan. Skema baru ini di yakini lebih transparan dan mempercepat akses dana bagi penerima.
Dengan sistem transfer langsung, potensi keterlambatan pencairan dapat ditekan. Guru pun bisa mengatur kebutuhan bulanan dengan lebih pasti tanpa menunggu periode triwulanan.
MBG Di sebut Tak Ganggu Anggaran Pendidikan
Di tengah pembahasan anggaran, Teddy juga menepis anggapan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggerus alokasi pendidikan. Ia memastikan seluruh program pendidikan tetap berjalan sesuai rencana.
“Tidak ada program pendidikan yang di kurangi atau di hentikan. Justru di tambah dan di buat lebih fokus, baik untuk siswa, sekolah, maupun gurunya,” kata Teddy.
Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah menjaga keseimbangan kebijakan. Di satu sisi, program sosial tetap di gulirkan. Di sisi lain, sektor pendidikan tetap dibperkuat.
Secara makro, langkah ini dapat di baca sebagai upaya membangun fondasi pendidikan yang lebih kokoh. Kesejahteraan guru berbanding lurus dengan kualitas pembelajaran. Jika pendidik merasa dihargai, motivasi dan dedikasi di ruang kelas berpotensi meningkat.
Pemerintah berharap kebijakan insentif dan perbaikan mekanisme tunjangan ini menjadi awal pembenahan berkelanjutan bagi sistem pendidikan nasional.(Tim)
