KLIKINAJA – Gubernur Jambi Al Haris mengambil alih langsung evaluasi pembangunan jalan khusus angkutan batubara yang selama ini di nilai krusial bagi kelancaran ekonomi daerah. Rapat bersama unsur Forkopimda, para bupati lintasan proyek, serta pihak pengembang di gelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin malam, 26 Januari 2026.
Forum tersebut menjadi ajang pembuktian keseriusan perusahaan yang sejak 2023 telah mengantongi izin hauling. Pemerintah provinsi ingin melihat sejauh mana komitmen itu benar-benar di wujudkan dalam bentuk pembebasan lahan, progres konstruksi, hingga kelengkapan izin kawasan, termasuk yang bersinggungan dengan wilayah hutan produksi.
Tiga pengembang utama yang terlibat dalam proyek strategis ini adalah PT Inti Bangun Sarana (IBS), PT Sinar Anugerah Sukses (SAS), dan PT Putra Bulian Properti. Masing-masing di minta memaparkan capaian kerja sekaligus kendala yang selama ini menghambat percepatan pembangunan.
Al Haris menegaskan bahwa dua tahun bukan waktu singkat untuk sebuah proyek prioritas daerah. Ia menginginkan progres nyata, bukan sekadar laporan administratif.
“Saya ingin melihat bukti konkret. Dari pembebasan tanah sampai izin kehutanan, sejauh mana sudah di kerjakan. Jangan hanya jalan di tempat,” tegasnya di hadapan peserta rapat.
Pemerintah provinsi, lanjut Al Haris, tidak menutup mata terhadap berbagai hambatan teknis di lapangan. Ia justru meminta para pengembang bersikap terbuka agar solusi bisa segera di rumuskan bersama.
“Kalau ada masalah, jangan di pendam. Sampaikan ke pemerintah, nanti kita cari jalan keluarnya bersama,” ujarnya.
Pembangunan jalan khusus batubara selama ini menjadi harapan besar masyarakat Jambi. Bertahun-tahun, ruas jalan nasional dan provinsi rusak parah akibat tonase berat angkutan tambang yang lalu lalang setiap hari. Selain mempercepat kerusakan infrastruktur, kemacetan panjang kerap memicu keluhan warga dan kecelakaan lalu lintas.
Di sisi lain, sektor pertambangan tetap menjadi salah satu motor ekonomi daerah. Bersama pertanian dan perkebunan, batubara menopang pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang saat ini berada di kisaran 4,77 persen. Karena itulah, keberadaan jalur khusus di nilai sebagai titik temu antara kepentingan ekonomi dan keselamatan publik.
Al Haris pun mendorong adanya kerja sama lintas perusahaan agar proyek ini tidak tersendat akibat kepentingan masing-masing pihak. Pemerintah kabupaten hingga desa di sebut siap di libatkan untuk mempermudah penyelesaian persoalan di wilayah proyek.
“Bisnis tetap urusan mereka, tapi kalau ada kendala wilayah, lapor ke bupati. Kita fasilitasi supaya cepat selesai,” kata Al Haris.
Dalam rapat tersebut, PT Putra Bulian Properti menjadi perhatian khusus karena progresnya di nilai masih tertinggal di banding pengembang lain. Gubernur meminta perusahaan itu lebih aktif membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar.
“Jangan jalan sendiri. Ini persoalan bersama, jadi harus di bicarakan terbuka sampai ke tingkat desa,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan jalan khusus batubara dapat berfungsi penuh dalam waktu dekat agar beban jalan umum segera berkurang. Jika proyek ini berjalan sesuai rencana, distribusi hasil tambang di harapkan lebih tertib, risiko kecelakaan menurun, dan kualitas infrastruktur publik dapat terjaga lebih lama.(Tim)
