KLIKINAJA – Warga Desa Tanjung Pauh Mudik, Kecamatan Danau Kerinci Barat, kembali menyoroti nasib Jembatan Sungai Batang Merao yang hingga awal 2026 belum juga di bangun secara permanen. Padahal, jembatan itu merupakan satu-satunya akses menuju lahan pertanian sekaligus jalur distribusi hasil panen masyarakat.
Setiap hari, petani melintasi jembatan tersebut menggunakan sepeda motor hingga kendaraan bermuatan penuh. Dari sanalah padi, sayuran, dan hasil kebun lainnya dibawa keluar desa untuk di jual. Ketika akses terganggu, penghasilan warga ikut terancam.
Bagi masyarakat setempat, jembatan itu bukan sekadar infrastruktur. Ia adalah penghubung antara sawah dan dapur, antara kerja keras dan kebutuhan hidup keluarga.
Struktur Rapuh, Ancaman Saat Musim Hujan
Hasil pantauan di lapangan memperlihatkan kondisi fisik jembatan yang semakin mengkhawatirkan. Sejumlah bagian lantai tampak berlubang dan aus. Beberapa sambungan besi bahkan di sebut sudah terlepas dari titik lasnya.
Pengendara yang melintas terpaksa menurunkan kecepatan. Risiko semakin besar saat mereka membawa hasil panen dalam jumlah banyak. Kesalahan kecil saja bisa berujung kecelakaan.
Masalah tak berhenti di permukaan. Di bagian bawah jembatan, terlihat endapan tanah, kayu, dan sampah yang menumpuk di sekitar tiang penyangga. Material tersebut berpotensi menghambat aliran Sungai Batang Merao dan mempercepat pengikisan pondasi.
Jika debit air meningkat pada musim hujan, tekanan terhadap struktur jembatan akan semakin besar. Warga khawatir, tanpa penanganan serius, kerusakan bisa berujung pada ambruknya konstruksi.
Keluhan ini sebenarnya telah berulang dalam beberapa tahun terakhir. Namun penanganan yang di lakukan di nilai masih bersifat sementara dan belum menyentuh solusi permanen.
Janji Kampanye yang Kembali Diuji
Pembangunan Jembatan Batang Merao pernah menjadi komitmen politik pasangan Monadi–Murison saat kampanye 2024. Saat itu, pembangunan disebut sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat, terutama petani.
“Pembangunan itu nantinya adalah bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat. Jembatan ini adalah urat nadi yang menghubungkan petani dengan hasil jerih payah,” ujar Monadi dalam pernyataannya kala itu.
Dua tahun berselang, realisasi proyek tersebut masih di nanti. Warga berharap ada kejelasan terkait penganggaran serta jadwal pembangunan agar persoalan ini tidak terus berulang.
Secara tata kelola, infrastruktur pertanian memang menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan daerah berbasis agraris seperti Kerinci. Akses jalan dan jembatan menentukan kelancaran distribusi hasil tani, stabilitas harga, hingga daya saing produk lokal. Tanpa dukungan infrastruktur yang layak, produktivitas petani akan sulit meningkat.
Di banyak daerah, pembangunan jembatan penghubung lahan pertanian sering masuk dalam skema prioritas belanja modal daerah. Skema tersebut biasanya mengacu pada urgensi keselamatan, dampak ekonomi, dan jumlah penerima manfaat. Kondisi Jembatan Batang Merao memenuhi ketiga aspek itu.
Aktivis Desak Kepastian Anggaran
Sorotan juga datang dari aktivis Kerinci, Ega Roy. Ia menilai keberpihakan kepada petani harus terlihat dalam tindakan nyata, bukan sekadar retorika.
“Kalau memang berpihak pada petani, jangan menunggu sampai jembatan ini roboh baru bertindak. Petani butuh kepastian, bukan janji yang terus di ulang,” katanya.
Ega menegaskan bahwa proyek pembangunan jembatan tersebut bukan pekerjaan yang mustahil di realisasikan. Menurutnya, kebutuhan ini menyangkut keselamatan sekaligus penghidupan warga.
“Ini bukan sekadar isu politik, tapi menyangkut keselamatan dan ekonomi warga. Infrastruktur pertanian harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Kini, masyarakat Tanjung Pauh Mudik menanti langkah konkret pemerintah daerah. Di tengah derasnya arus Sungai Batang Merao, harapan warga masih menggantung pada satu hal: kepastian pembangunan yang tak lagi sekadar wacana.(Tim)
