KLIKINAJA – Al Haris menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Gedung Mahligai 9 Bank Jambi, Jumat (20/02/2026). Agenda tersebut difokuskan pada pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pembahasan tata ruang, hingga percepatan penanganan konflik agraria di Provinsi Jambi.
Rombongan di pimpin Wakil Ketua Komisi II, Dede Yusuf, di dampingi anggota Taufan Pawe dan Azis Subekti. Mereka di sambut gubernur bersama jajaran direksi dan komisaris Bank Jambi, Sekda Provinsi Jambi, serta para bupati dan wali kota se-Jambi.
Dorong Reformasi Tata Kelola BUMD
Dalam pertemuan itu, Dede Yusuf menjelaskan bahwa kunjungan kerja merupakan bagian dari fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi DPR RI, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan daerah dan BUMD. Ia menekankan perlunya pembenahan serius terhadap tata kelola perusahaan daerah.
Menurutnya, BUMD harus di kelola secara profesional dan transparan agar mampu menjadi mesin penggerak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, dari sekitar 1.200 BUMD di Indonesia, kurang dari 40 persen yang benar-benar sehat, sementara sekitar 25 persen masuk kategori baik.
“Kami ingin BUMD di daerah berdiri di atas prinsip profesionalisme dan kinerja yang terukur. Regulasi yang kuat akan menjadi fondasi agar perusahaan daerah mampu memberi kontribusi nyata bagi PAD,” ujar Dede Yusuf dalam forum tersebut.
Komisi II DPR RI kini tengah menyiapkan rancangan Undang-Undang tentang BUMD guna memperjelas aspek regulasi dan penguatan manajemen. Bank pembangunan daerah juga di sorot karena perannya yang strategis dalam mendukung pembiayaan UMKM, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang sehat.
Isu tata ruang turut dibahas. Komisi II mendorong implementasi kebijakan satu peta (One Map Policy) agar data pertanahan antar instansi sinkron dan tidak saling tumpang tindih. DPR RI bahkan telah membentuk Panitia Khusus Penanganan Konflik Agraria untuk mempercepat penyelesaian sengketa lahan di berbagai daerah.
Strategi Penguatan Modal dan Ekspansi Migas
Gubernur Al Haris menyambut positif perhatian DPR RI terhadap BUMD di Jambi. Ia menyebut kunjungan tersebut sebagai momentum evaluasi agar perusahaan daerah semakin adaptif dan kompetitif.
Saat ini terdapat 20 BUMD di Provinsi Jambi yang tersebar di tingkat kabupaten/kota. Di level provinsi, dua entitas utama adalah Bank Jambi dan PT Jambi Indoguna Internasional.
Al Haris menjelaskan, kinerja Bank Jambi menunjukkan tren yang cukup baik dan telah menjangkau layanan hingga wilayah pelosok. Tantangan terbesar berada pada aspek permodalan. Bank tersebut belum memenuhi ketentuan modal inti Rp3 triliun sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan.
Untuk memperkuat struktur modal, Bank Jambi sedang menjalani skema Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Bank Jabar Banten (BJB).
“Fokus kami sekarang memperkuat permodalan agar Bank Jambi bisa memenuhi regulasi dan meningkatkan daya saing. Skema KUB diharapkan membuka ruang pengembangan yang lebih luas,” kata Al Haris.
Di sektor energi, Pemprov Jambi melalui PT Jambi Indoguna Internasional tengah mengupayakan Participating Interest (PI) pada perusahaan migas seperti PetroChina dan Jetstone Energy. Prosesnya masih berada pada tahap uji tuntas.
Jika terealisasi, PI tersebut di proyeksikan menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah sekaligus memperkuat peran BUMD dalam sektor strategis.
Kunjungan kerja di tutup dengan sesi dialog bersama para kepala daerah. Forum itu menjadi ruang bertukar pandangan mengenai optimalisasi BUMD, peningkatan PAD, hingga langkah konkret meredam persoalan tata ruang dan agraria di Jambi.(Tim)
