KLIKINAJA – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Mendahara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Selasa (10/2), berubah tegang. Lima kepala desa memilih meninggalkan ruang rapat sebelum forum selesai sebagai bentuk protes terhadap pola perencanaan pembangunan yang mereka anggap tidak adil dan kehilangan substansi.
Aksi walk out itu di lakukan kepala desa dari Merbau, Menteng, Pangkal Duri Ilir, Pangkal Duri, serta Sinar Kalimantan. Mereka keluar dari aula kantor kecamatan saat Musrenbang masih berlangsung, menandai puncak kekecewaan terhadap forum yang di nilai hanya menjadi rutinitas tahunan tanpa dampak nyata bagi sebagian desa.
Usulan Tak Pernah Menjadi Prioritas
Kepala Desa Merbau, Amir, menyebut Musrenbang di tingkat kecamatan tidak lagi berfungsi sebagai ruang menyepakati arah pembangunan. Menurutnya, banyak usulan yang telah di bahas bersama justru tidak pernah muncul dalam realisasi program kabupaten.
“Musrenbang ini seharusnya bicara soal kesepakatan dan prioritas. Tapi faktanya, hasil pembahasan tidak pernah benar-benar dijalankan. Program pembangunan hanya berputar di desa dan kelurahan tertentu,” ujar Amir.
Ia menekankan, para kepala desa memahami keterbatasan fiskal daerah. Namun persoalan muncul ketika distribusi program di nilai timpang dan tidak menyentuh desa-desa tertentu dalam waktu lama.
“Kalau efisiensi anggaran, kami bisa menerima. Tapi ketika desa kami dua tahun berturut-turut tidak mendapat satu pun program dari kabupaten, ini sudah bukan efisiensi lagi. Ini soal keadilan,” katanya.
Situasi tersebut, menurut Amir, memicu keresahan di tingkat desa karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat keikutsertaan pemerintah desa dalam forum perencanaan tahunan.
Desakan Audiensi hingga Dugaan Peran Oknum
Amir mengungkapkan, para kepala desa bersepakat untuk meminta audiensi langsung dengan Bupati Tanjung Jabung Timur. Langkah itu di anggap perlu agar persoalan ketimpangan pembangunan dapat di bahas secara terbuka di tingkat kabupaten.
Ia juga mendorong seluruh kepala desa di Kecamatan Mendahara untuk bersatu menyuarakan masalah yang sama, agar tidak terjadi kesenjangan berkepanjangan antarwilayah.
Lebih jauh, Amir menduga adanya peran oknum tertentu yang memengaruhi penempatan program kabupaten. Dugaan tersebut muncul karena pola pembangunan di nilai tidak merata dan berulang di lokasi yang sama.
“Kami menduga ada oknum yang sengaja memainkan peran di balik layar. Penempatan program tidak merata dan ini berpotensi merusak hubungan antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat,” ujarnya.
Rencana walk out, lanjut Amir, sebenarnya sudah di pikirkan sejak awal Musrenbang. Namun para kepala desa tetap bertahan hingga penghujung acara karena berharap di beri ruang menyampaikan pandangan.
“Kami menunggu sampai akhir karena ingin bicara. Tapi kalau setiap tahun hasil Musrenbang tidak pernah dijalankan, untuk apa forum ini terus dilakukan?” katanya.
Sementara itu, Camat Mendahara Junaidi membantah bahwa aksi meninggalkan forum di picu kekecewaan. Ia menyebut para kepala desa pergi karena memiliki agenda lain di luar kegiatan Musrenbang.
“Tidak ada kaitannya dengan ketidakpuasan. Mereka ada kegiatan lain,” ujarnya singkat.
Pantauan di lokasi menunjukkan Musrenbang Kecamatan Mendahara tetap di lanjutkan meski lima kepala desa telah meninggalkan ruangan. Peristiwa ini meninggalkan pertanyaan besar tentang sejauh mana aspirasi desa benar-benar menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah.(Tim)
