KLIKINAJA, JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) terus mengawal pelaksanaan pembangunan Kopdes Merah Putih yang menjadi bagian dari program strategis nasional. Program ini di tujukan untuk memperkuat ekonomi desa dan kelurahan melalui pengembangan koperasi berbasis usaha riil.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, Sardaini, menyebutkan bahwa berdasarkan data dari portal PT Agrinas Pangan Nusantara, terdapat rencana pembangunan sebanyak 285 gerai Kopdes Merah Putih yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Jambi.
Pembangunan tersebut di rancang untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari penyediaan gerai usaha, fasilitas pergudangan, hingga penguatan rantai distribusi produk lokal. Namun, implementasinya tidak berjalan seragam di semua daerah.
Sejauh ini, pembangunan fisik baru dapat di lakukan di beberapa titik yang telah memenuhi persyaratan administratif. Lokasi yang sudah mulai di kerjakan antara lain Kecamatan Betara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Simpang Tuan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta Kelurahan Kasang di Kota Jambi.
Sardaini menjelaskan, kecepatan pembangunan sangat di tentukan oleh kepastian status tanah. Lahan yang di gunakan harus benar-benar bersih dari sengketa dan memiliki legalitas yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Prinsipnya, pembangunan hanya bisa di lakukan di lokasi yang status lahannya sudah clean and clear,” ujarnya.
Masalah lahan di sebut menjadi tantangan klasik dalam pengembangan koperasi di daerah. Dari total 1.585 koperasi yang terdata aktif di Provinsi Jambi, sekitar 500 koperasi hingga kini belum memiliki lahan sendiri untuk pengembangan usaha.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada pemerataan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih. Daerah yang belum memiliki kesiapan lahan terpaksa menunggu hingga ada kejelasan kebijakan dan dukungan dari pemerintah pusat.
Sardaini menuturkan, pihaknya masih menanti arahan lanjutan terkait skema penyelesaian persoalan lahan, termasuk kemungkinan dukungan anggaran untuk pengadaan tanah. Hingga saat ini, belum ada kebijakan khusus yang mengatur pembelian atau penyediaan lahan bagi koperasi yang belum memiliki aset tanah.
Program Kopdes Merah Putih sendiri saat ini telah memasuki tahap kedua pelaksanaan. Hal ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 yang mengatur percepatan penguatan koperasi desa dan kelurahan.
Pada tahap ini, fokus pengembangan tidak lagi sebatas pembentukan kelembagaan, tetapi telah bergeser pada penguatan unit bisnis melalui pembangunan fisik. Pengembangan tersebut meliputi pembangunan gerai, fasilitas pergudangan, serta sarana pendukung lainnya.
Menurut Sardaini, tahap kedua ini membutuhkan dukungan lintas sektor, terutama dari pemerintah pusat, agar pelaksanaan di daerah dapat berjalan optimal. Tanpa kejelasan kebijakan terkait lahan, pembangunan berpotensi berjalan lebih lambat dari target.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program Kopdes Merah Putih. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terus di lakukan untuk mempercepat inventarisasi lahan yang berpotensi digunakan.(Tim)
