KLIKINAJA – Pengusutan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh memasuki babak baru. Penyidik dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh bergerak cepat dengan menggeledah dua lokasi berbeda: kantor Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan sebuah SPBU di kawasan Pelayang Raya.
Langkah ini di ambil untuk menelusuri dugaan penyimpangan anggaran operasional, terutama pada pos belanja bahan bakar minyak (BBM). Penyidik mendalami kesesuaian antara dokumen administrasi dan realisasi penggunaan anggaran di lapangan.
Penyidik Sasar Kantor Damkar
Kantor Dinas Damkar menjadi titik utama penggeledahan. Tim Pidana Khusus (Pidsus) memeriksa sejumlah ruangan dan mengamankan berbagai barang yang di duga berkaitan dengan pengelolaan anggaran.
Empat unit komputer, ratusan dokumen, serta dua brankas turut disita. Seluruh barang bukti tersebut akan di telaah untuk mencocokkan laporan pertanggungjawaban dengan data riil transaksi dan penggunaan dana.
Kepala Kejari Sungai Penuh, Robi Haryanto, menjelaskan bahwa penggeledahan di lakukan guna memperjelas alur administrasi keuangan.
“Kami melakukan penggeledahan untuk memastikan seluruh dokumen pendukung penggunaan anggaran dapat di verifikasi secara menyeluruh,” ujar Robi.
Ia menuturkan, perangkat elektronik menjadi fokus karena banyak transaksi keuangan tersimpan dalam sistem digital.
“Data di komputer dan dokumen fisik akan kami cocokkan dengan laporan pertanggungjawaban yang telah di sampaikan sebelumnya,” tambahnya.
SPBU Pelayang Raya Turut Digeledah
Penggeledahan tidak berhenti di kantor Damkar. Penyidik juga mendatangi SPBU di kawasan Pelayang Raya untuk menelusuri transaksi pembelian BBM yang di duga berkaitan dengan perkara ini.
Dari lokasi tersebut, dua dokumen penting terkait pembayaran dan transaksi BBM di amankan. Dokumen itu akan di periksa untuk memastikan volume pembelian, bukti pembayaran, serta pencairan anggaran berjalan sesuai prosedur.
Robi menegaskan, pendalaman di SPBU bertujuan memastikan tidak ada selisih dalam proses pengadaan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang di gunakan sesuai dengan kebutuhan operasional dan tercatat secara benar,” tegasnya.
Potensi Kerugian Negara
Dari hasil perhitungan sementara, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp780 juta. Nilai itu masih bersifat sementara dan bisa berubah seiring proses audit dan analisis lanjutan terhadap barang bukti yang telah diamankan.
Perkara ini mencakup beberapa komponen anggaran, mulai dari belanja makan minum, BBM, hingga biaya operasional lainnya. Penyidik masih terus memverifikasi data untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai dugaan penyimpangan tersebut.
Kejari Sungai Penuh memastikan seluruh proses berjalan profesional dan transparan. Masyarakat di imbau menunggu perkembangan resmi dari pihak kejaksaan terkait langkah hukum selanjutnya.(Tim)
