KLIKINAJA – Sorotan terhadap operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di wilayah Kerinci kembali menguat. Kali ini datang dari LSM Cakrawala yang secara terbuka meminta pemerintah daerah memastikan seluruh pengelolaan air berbasis kajian ilmiah yang dapat di uji publik.
Organisasi masyarakat sipil tersebut menegaskan posisinya tidak berada pada barisan penolak pembangunan energi. Namun, mereka menilai proyek berskala besar seperti PLTA wajib di ikat oleh regulasi teknis yang jelas, mengikat, serta di awasi secara ketat, terutama terkait batas minimal elevasi air Danau Kerinci.
Klaim Debit Air Dinilai Tanpa Kajian Terbuka
Ketua LSM Cakrawala, Ruslan, mengungkapkan kegelisahannya terhadap klaim pengelola PLTA yang menyebut pemanfaatan air hanya berada di angka 40 persen dari total debit danau. Menurutnya, pernyataan tersebut belum pernah di sertai dokumen kajian ilmiah yang terbuka dan bisa di verifikasi oleh publik.
Kondisi tersebut, kata Ruslan, justru bertolak belakang dengan realitas lingkungan yang di rasakan warga sekitar dan pelaku pertanian. Penurunan ketersediaan air, gangguan irigasi, hingga perubahan pola aliran mulai di rasakan dalam beberapa waktu terakhir.
“Secara ekologi, Batang Merangin bersumber dari Danau Kerinci. Ini bukan interpretasi, melainkan fakta alam. Jadi mustahil mengatakan pemanfaatan air sungai tidak berdampak ke danau,” ujar Ruslan.
Ia menilai pemisahan dampak antara sungai dan danau sebagai narasi yang berpotensi menyesatkan, karena keduanya merupakan satu sistem hidrologi yang saling terhubung dan tidak dapat di perlakukan secara terpisah.
Target Listrik Besar, Risiko Lingkungan Mengintai
Ruslan juga menyoroti kerja sama pengelola PLTA dengan PLN untuk penyediaan listrik hingga 350 megawatt. Target produksi sebesar itu, menurutnya, akan sulit di capai tanpa eksploitasi air yang masif jika tidak di batasi oleh aturan yang tegas.
Ia mengingatkan agar ambisi memenuhi kebutuhan energi nasional tidak mengorbankan keselamatan ekologis serta hak dasar masyarakat terhadap air bersih dan pertanian berkelanjutan.
“Jangan sampai kepentingan produksi listrik justru menyingkirkan hak dasar warga atas air,” katanya.
Atas kondisi tersebut, LSM Cakrawala mendesak Bupati Kerinci bersama DPRD Kerinci memfasilitasi dialog terbuka yang melibatkan pengelola PLTA dan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI. Forum itu di nilai krusial untuk menetapkan kesepakatan resmi mengenai batas aman elevasi air danau yang memiliki kekuatan hukum dan mekanisme pengawasan.
Ruslan memperingatkan bahwa tanpa kepastian regulasi, Kerinci dan Kota Sungai Penuh berpotensi menghadapi dampak berlapis, mulai dari kekeringan berkepanjangan, terganggunya sistem irigasi, hingga ancaman gagal panen. Ia menegaskan, gejala krisis tersebut sudah mulai di rasakan masyarakat.
“Ini bukan sekadar kekhawatiran. Dampaknya sudah ada di depan mata. Kita sedang berada dalam situasi darurat ekologis,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menilai pola pengelolaan air PLTA yang tidak berbasis keberlanjutan berpotensi berbenturan dengan agenda ketahanan pangan nasional. Wilayah agraris seperti Kerinci, kata Ruslan, sangat bergantung pada stabilitas air sebagai penopang utama produksi pangan.
“Ketahanan pangan tidak mungkin berdiri tanpa air. Jika Kerinci mengalami kekeringan, maka ketahanan pangan hanya akan menjadi jargon,” tutupnya.(Tim)
