KLIKINAJA – Presiden Prabowo Subianto kembali menyuarakan pesan kuat tentang pentingnya persatuan nasional, khususnya di kalangan pemimpin bangsa. Ajakan itu di sampaikan saat ia menghadiri Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama, yang di pancarkan langsung dari Jakarta melalui siaran Sekretariat Presiden, pada Minggu (08/02/2026).
Di hadapan para ulama dan jamaah, Prabowo menegaskan bahwa kemajuan sebuah negara tidak pernah lahir dari kepemimpinan yang terpecah. Ia menyebut kekompakan elite sebagai fondasi utama agar kebijakan negara benar-benar berpihak pada masyarakat luas, bukan tersandera konflik kepentingan.
Persatuan Pemimpin, Arah Kebijakan untuk Rakyat
Prabowo menyampaikan bahwa perbedaan pandangan politik merupakan hal wajar dalam demokrasi. Persaingan dan perdebatan, menurutnya, justru menjadi ruang adu gagasan demi menghasilkan keputusan terbaik. Namun, semua proses itu harus berujung pada satu tujuan bersama: kesejahteraan rakyat.
Ia mengingatkan bahwa rakyat menjadi pihak pertama yang merasakan dampak ketika para pemimpin terjebak pada pertikaian. Program pembangunan tersendat, pelayanan publik melemah, dan keadilan sosial sulit diwujudkan.
“Tidak ada bangsa yang bisa kuat jika para pemimpinnya saling bermusuhan. Perbedaan boleh ada, tapi tanggung jawab kita adalah menyatukannya demi kepentingan rakyat,” ujar Prabowo dengan nada tegas.
Pesan tersebut menjadi penekanan bahwa demokrasi bukan sekadar soal kontestasi kekuasaan, melainkan sarana mengelola perbedaan agar negara hadir melindungi warganya.
Falsafah Leluhur dan Tanggung Jawab Konstitusi
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengutip falsafah Jawa Mikul Dhuwur, Mendhem Jero sebagai pengingat etika kepemimpinan. Nilai tersebut mengajarkan penghormatan terhadap sesama, menahan dendam, dan menjaga martabat bersama, sekalipun terdapat perbedaan tajam dalam pandangan.
Ia menilai ajaran para kiai, ulama, dan leluhur bangsa selalu menempatkan musyawarah sebagai jalan keluar. Persatuan, katanya, tidak lahir dari keseragaman, tetapi dari kesediaan mencari titik temu demi kemaslahatan umum.
“Guru-guru dan para kiai mengajarkan kita untuk tidak memelihara kebencian. Berbeda itu lumrah, tetapi setelahnya kita wajib duduk bersama dan memikirkan yang terbaik bagi rakyat,” kata Presiden.
Prabowo juga mengaitkan pesan persatuan tersebut dengan sumpah jabatannya sejak di lantik pada 20 Oktober 2024. Ia menegaskan komitmen menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan utama melindungi seluruh rakyat Indonesia.
Perlindungan itu, menurutnya, tidak terbatas pada aspek keamanan fisik, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar seperti kemiskinan, ancaman kelaparan, serta keterbatasan akses layanan kesehatan dan pendidikan. Negara, kata Prabowo, harus hadir secara nyata dalam kehidupan sehari-hari rakyat.
