KLIKINAJA – Pemerintah Kota Sungai Penuh membawa agenda konkret soal kebutuhan hunian warga saat mengikuti audiensi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Senin (23/2/2026). Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, hadir bersama Al Haris serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Menteri Lantai 21, Wisma Mandiri Thamrin. Forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan langkah dalam mempercepat pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman.
Azhar datang membawa sejumlah usulan prioritas yang di nilai mendesak bagi masyarakat Sungai Penuh. Fokusnya menyasar perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta penguatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di kawasan permukiman.
Prioritas Hunian Layak untuk Warga
Di hadapan jajaran kementerian, Pemkot Sungai Penuh menekankan bahwa kebutuhan hunian yang layak masih menjadi pekerjaan rumah yang harus di tuntaskan bersama. Program bedah rumah di ajukan untuk membantu warga kurang mampu yang masih tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan.
Tak hanya itu, pembangunan rumah susun untuk MBR juga di nilai penting sebagai solusi keterbatasan lahan sekaligus menjawab kebutuhan tempat tinggal yang terjangkau. Dukungan PSU seperti jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas umum pun di usulkan agar kawasan hunian tidak tumbuh tanpa perencanaan.
Azhar menilai, akses terhadap rumah yang layak bukan sekadar soal bangunan fisik, melainkan menyangkut kualitas hidup dan masa depan keluarga. Ia menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang di berikan pemerintah pusat kepada daerah untuk memaparkan kebutuhan secara langsung.
“Kami mengapresiasi kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan masyarakat daerah. Harapan kami, usulan ini dapat di tindaklanjuti dan di realisasikan secara bertahap,” ujarnya.
Sinergi Pusat dan Daerah Percepat Pembangunan
Menurut Azhar, kolaborasi lintas tingkatan pemerintahan menjadi kunci agar program perumahan tidak berhenti di tahap perencanaan. Ia berharap ada tindak lanjut konkret yang mampu mempercepat realisasi pembangunan di daerah.
Ia juga menekankan bahwa koordinasi yang terjalin dalam audiensi tersebut diharapkan mampu memperkecil angka backlog perumahan, sekaligus menciptakan kawasan permukiman yang tertata dan berdaya saing.
Secara umum, kebutuhan perumahan di banyak daerah masih di hadapkan pada keterbatasan anggaran dan meningkatnya kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, peran pemerintah pusat dalam mendukung pembiayaan, regulasi, hingga teknis pelaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan program.
Bagi Kota Sungai Penuh dan wilayah lain di Provinsi Jambi, forum seperti ini menjadi momentum untuk memastikan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan dukungan kebijakan nasional yang terintegrasi, harapannya kualitas permukiman warga dapat meningkat secara bertahap dan berkelanjutan.(Tim)
