KLIKINAJA, JAMBI – Proses seleksi Kepala Sekolah di Kota Jambi kembali menjadi sorotan setelah belum ada keputusan hingga awal pekan ini. Anggota DPRD Kota Jambi dari Fraksi PDI Perjuangan, Maria Magdalena, meminta pemerintah kota segera memberikan penjelasan terbuka untuk menghindari kecurigaan publik dan mengakhiri ketidakpastian di dunia pendidikan.
Maria menilai lambatnya penyelesaian seleksi Kepala Sekolah memunculkan beragam pertanyaan dari masyarakat. Menurutnya, kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan yang belum disampaikan secara jelas oleh pihak pemerintah, sehingga membuka ruang spekulasi.
“Transparansi menjadi hal yang sangat dibutuhkan saat ini agar proses penempatan kepala sekolah tidak memicu polemik berkepanjangan. Masyarakat, berhak mengetahui apa yang menyebabkan seleksi tersebut belum tuntas,” katanya.
Dalam penyampaiannya, Maria kembali meminta Pemkot Jambi menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pendidikan yang bersih dan akuntabel. Ia mengingatkan bahwa ketertutupan justru bisa menurunkan kepercayaan publik.
“Adanya kabar mengenai mahar jabatan merupakan sinyal bahaya yang perlu direspons serius oleh pemerintah.” sebutnya.
Menurutnya, jika rumor tersebut benar terjadi, hal itu dapat merusak integritas dan reputasi dunia pendidikan di Kota Jambi. Ia mengingatkan bahwa jabatan kepala sekolah merupakan posisi strategis yang seharusnya diisi berdasarkan profesionalisme, bukan kepentingan tertentu.
“Tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan proses seleksi untuk keuntungan pribadi. Ia meminta pemerintah bergerak cepat menepis dugaan dengan membuka proses secara lebih jelas,”jelas Maria.
Ia menjelaskan bahwa kepala sekolah memegang peran sentral dalam memastikan mutu layanan pendidikan tetap berjalan optimal. Karena itu, penundaan pengerjaan seleksi dinilai merugikan siswa dan tenaga pendidik.
“Ketika jabatan kosong terlalu lama, kualitas pelayanan ikut terpengaruh,” ujarnya.
Selain berdampak pada operasional sekolah, Maria menyampaikan bahwa proses yang berlarut juga membuat guru, staf pendidikan, hingga orang tua murid resah. Mereka membutuhkan kepastian kapan hasil seleksi diumumkan dan kepala sekolah definitif dilantik.
“Kondisi ini tidak boleh dibiarkan lebih lama karena menyangkut masa depan pendidikan ribuan siswa di Kota Jambi,” terangnya.
Lebih jauh, Maria membuka kemungkinan perlunya penyelidikan hukum apabila ditemukan indikasi kuat adanya permainan dalam seleksi. Menurutnya, aparat penegak hukum wajib turun tangan bila ada oknum yang mencoba memperjualbelikan jabatan.
Ia menegaskan bahwa dunia pendidikan harus bebas dari kepentingan kelompok tertentu. “Jika ada yang bermain, harus ditindak tegas,” pungkasnya.(Tim)
