KLIKINAJA – Dinas Sosial Kota Jambi mulai mengintensifkan proses seleksi calon siswa Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran baru. Penyaringan di lakukan lebih cermat karena jumlah pendaftar membludak, sementara kuota yang tersedia terbatas.
Program ini menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera di Kota Jambi. Pemerintah ingin memastikan bantuan pendidikan benar-benar jatuh ke tangan yang berhak, bukan sekadar berdasarkan pendaftaran semata.
Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menjelaskan bahwa proses seleksi mengacu pada kelompok masyarakat dalam kategori desil satu dan desil dua, yaitu lapisan dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
“Seleksi akan di laksanakan secara ketat dan transparan. Kami mengacu pada data desil satu dan dua agar program ini tepat sasaran,” ujarnya di Jambi, Selasa.
Verifikasi Data Jadi Penentu
Penyaringan calon siswa di lakukan melalui verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data tersebut kemudian di cocokkan dengan informasi di tingkat kelurahan serta sekolah guna memastikan tidak ada kekeliruan identitas maupun status sosial.
Langkah ini di ambil untuk menyaring keluarga berpenghasilan rendah yang berada dalam kondisi ekonomi paling rentan. Validasi lapangan menjadi kunci agar bantuan pendidikan tidak meleset dari sasaran.
Yunita menuturkan, pihaknya telah mengantongi data sementara sebanyak 2.645 anak yang masuk dalam kategori calon penerima manfaat.
“Kami sudah mengidentifikasi 2.645 anak sebagai calon penerima. Namun kuota yang ada hanya 1.080 siswa, sehingga proses seleksi harus benar-benar teliti,” katanya.
Kuota Terbatas, Kebutuhan Tinggi
Dari total 2.645 calon siswa, hanya 1.080 kursi yang tersedia untuk tahun ajaran ini. Selisih yang cukup jauh itu menggambarkan besarnya kebutuhan akses pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu di Kota Jambi.
Tingginya angka pendaftar juga menjadi indikator bahwa tekanan ekonomi masih di rasakan sebagian masyarakat. Sekolah Rakyat di harapkan menjadi jembatan agar anak-anak dari keluarga prasejahtera tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak.
Yunita berharap program ini dapat membantu menekan angka putus sekolah sekaligus memperluas kesempatan belajar bagi kelompok rentan. Pendidikan di nilai sebagai pintu keluar dari lingkaran kemiskinan yang kerap berlangsung lintas generasi.
Ia turut mengingatkan orang tua agar memastikan data kependudukan dan data sosial telah terdaftar dan di perbarui dalam sistem. Kelengkapan administrasi akan sangat menentukan dalam proses seleksi.
“Kami ingin memastikan prinsip keadilan dan transparansi tetap terjaga, apalagi jumlah calon penerima jauh melampaui kuota yang tersedia,” tegasnya.
Secara nasional, pendekatan berbasis DTKS memang menjadi fondasi berbagai program bantuan sosial, termasuk sektor pendidikan. Validitas data menjadi isu krusial karena ketidaktepatan sasaran dapat memicu kecemburuan sosial di masyarakat. Di tingkat daerah, kolaborasi antara dinas sosial, pemerintah kelurahan, dan sekolah menjadi elemen penting agar proses seleksi berjalan objektif.
Dengan seleksi yang di perketat dan berbasis data kesejahteraan, Pemerintah Kota Jambi berupaya memastikan Sekolah Rakyat tidak sekadar menjadi program formalitas, melainkan benar-benar membuka jalan masa depan bagi anak-anak dari keluarga yang paling membutuhkan.(Tim)
