KLIKINAJA – Pemerintah pusat mulai mematangkan rencana pendirian Sekolah Rakyat di Kabupaten Merangin. Kementerian Sosial RI turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesiapan fasilitas sekaligus membuka peluang pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal di kawasan Dam Betuk.
Kunjungan ini di lakukan melalui Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT). Sejumlah titik menjadi perhatian, mulai dari Desa Tanjung Lamin di Kecamatan Pemenang Barat hingga Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas. Fokusnya tak hanya pada sektor pendidikan, tetapi juga penguatan sumber penghidupan masyarakat adat.
Bupati Merangin, M Syukur, menyebut agenda tersebut berangkat dari pertemuannya dengan Menteri Sosial di Jakarta beberapa waktu lalu. Dari diskusi itu, lahir komitmen untuk mengembangkan Sekolah Rakyat sekaligus program ekonomi produktif di wilayah yang memiliki sumber daya perairan cukup besar.
“Kami ingin memastikan seluruh sarana dan prasarana di lokasi yang akan dikunjungi sudah siap. Harapannya, kunjungan bapak Direktur bisa memberi dampak nyata bagi pemberdayaan komunitas adat kita,” ujar M Syukur, Selasa (27/1) kemarin.
Kemensos Tinjau Fasilitas Pendidikan Sekolah Rakyat
Rombongan Kemensos bersama Forkopimda Merangin dan sejumlah OPD nantinya akan meninjau fasilitas pendidikan yang di rencanakan sebagai Sekolah Rakyat, termasuk area Dam Betuk yang disiapkan untuk pengembangan keramba ikan.
Dalam forum tersebut, Pemkab Merangin secara khusus mengajukan program pemberdayaan bagi Suku Anak Dalam (SAD), kelompok masyarakat adat yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan ekonomi.
Di hadapan Direktur PKAT Kemensos RI, I Ketut Supena, M Syukur mengusulkan agar 15 Temenggung SAD di fasilitasi usaha budidaya ikan sistem keramba di kawasan Dam Betuk sebagai sumber pendapatan jangka panjang.
Menurutnya, langkah ini menjadi strategi konkret untuk mengalihkan warga SAD dari aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang kerap menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial.
Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya sejumlah warga SAD sempat di manfaatkan oknum tertentu sebagai penjaga lokasi PETI. Melalui pendekatan langsung, pemerintah daerah berhasil mendorong mereka meninggalkan aktivitas ilegal tersebut.
“Saya minta mereka keluar dari situ, dan akhirnya mereka keluar semua. Sekarang PETI di sana sebagian besar sudah tidak ada. Dam Betuk ini punya potensi besar untuk perikanan, makanya saya ingin 15 Temenggung itu punya perwakilan keramba di sana,” jelasnya.
Kawasan Dam Betuk sendiri di kenal memiliki aliran air stabil sepanjang tahun, sehingga di nilai ideal untuk pengembangan perikanan air tawar. Jika di kelola secara berkelanjutan, sektor ini berpotensi menjadi tulang punggung ekonomi baru bagi komunitas adat setempat.
Program Sekolah Rakyat yang di siapkan Kemensos juga di harapkan mampu membuka akses pendidikan dasar hingga keterampilan hidup bagi anak-anak SAD, sehingga mereka tak lagi terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural.
Melalui skema pendampingan terpadu, Pemkab Merangin berharap Kemensos dapat hadir tidak hanya dalam bentuk bantuan awal, tetapi juga pembinaan berkelanjutan, mulai dari manajemen usaha, akses pasar, hingga penguatan kapasitas komunitas adat.(Tim)
