KLIKINAJA – Suasana Rapat Evaluasi Kegiatan Pembangunan 2025 dan Percepatan Program 2026 di Aula Kantor Bupati Merangin, Kamis (19/02), berubah tegang.
Wakil Bupati Merangin, A Khafidh, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap rendahnya kehadiran sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat.
Forum yang di rancang sebagai ruang penyelarasan program strategis daerah itu justru di warnai kursi kosong. Sejumlah pimpinan instansi di ketahui hanya mengutus staf. Padahal, agenda yang di bahas menyangkut kebijakan lintas sektor dan membutuhkan pengambil keputusan.
Wabup tak menutup sikapnya. Ia meminta staf yang di nilai tidak memahami substansi persoalan untuk kembali ke kantor dan di gantikan pejabat yang memiliki kewenangan.
“Saya minta yang mewakili dan tidak tahu titik masalah untuk kembali ke kantor. Panggil perwakilan yang lebih tinggi untuk hadir di sini,” tegasnya.
Koordinasi Lintas OPD Dinilai Lemah
Ketidakhadiran pimpinan OPD bukan satu-satunya sorotan. A Khafidh juga menyinggung lemahnya sinkronisasi antar instansi yang berdampak langsung pada pelayanan publik. Ia mencontohkan persoalan pemangkasan pohon di kawasan taman Kota Bangko yang berlarut karena minimnya komunikasi dan kejelasan tanggung jawab.
Menurutnya, pola kerja sektoral harus di tinggalkan. Hampir semua persoalan di lapangan bersinggungan dengan lebih dari satu perangkat daerah, sehingga koordinasi menjadi kunci.
“Jangan ada lagi bahasa ‘itu bukan tugas saya’. Koordinasi tidak akan menurunkan derajat Bapak dan Ibu. Justru itu mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Situasi tersebut mencerminkan tantangan klasik birokrasi daerah, yakni tumpang tindih kewenangan dan lemahnya komunikasi horizontal. Jika tidak di benahi sejak tahap perencanaan, dampaknya akan terasa pada lambatnya realisasi program dan menurunnya kepercayaan publik.
Akselerasi Program Strategis 2026
Dalam rapat itu, Wabup menekankan percepatan pelaksanaan kegiatan berdasarkan SK Bupati Nomor 50 tentang Penetapan Kegiatan Strategis Tahun 2026. Ia meminta seluruh jajaran segera beradaptasi dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), terutama setelah adanya pergeseran jabatan beberapa waktu lalu.
Camat dan OPD di ingatkan untuk menertibkan administrasi wilayah. Kelalaian administratif, menurutnya, bisa berujung pada persoalan hukum di kemudian hari.
Penekanan terhadap akselerasi ini sejalan dengan kebutuhan menjaga ritme pembangunan daerah. Tahun anggaran yang berjalan tanpa perencanaan matang kerap berujung pada penumpukan pekerjaan di akhir tahun, yang berisiko menurunkan kualitas output dan serapan anggaran.
Stunting dan Pengawasan Dana Desa
Isu lain yang mendapat perhatian serius adalah penanganan stunting. Program tersebut menjadi prioritas nasional dan memerlukan dukungan data akurat dari desa serta Puskesmas agar intervensi tepat sasaran.
Wabup juga meminta camat meningkatkan pembinaan kepada kepala desa, terutama dalam pengelolaan anggaran. Dana yang di kucurkan harus benar-benar berdampak bagi masyarakat dan tidak melenceng dari peruntukan.
Di penghujung rapat, ia kembali mengingatkan pentingnya menjaga mutu pekerjaan dan disiplin waktu.
“Jangan sampai progres menumpuk di penghujung tahun. Kerja harus terencana dan terukur sejak awal,” tutupnya.(Tim)
