KLIKINAJA – Pemangkasan tajam Dana Desa tahun anggaran 2026 resmi dirasakan Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Alokasi yang masuk ke daerah ini turun drastis di bandingkan tahun sebelumnya, memaksa pemerintah desa melakukan penyesuaian besar dalam perencanaan pembangunan.
Tahun ini, Batang Hari hanya menerima Dana Desa sebesar Rp34.159.808.000. Nilai tersebut merosot jauh dari realisasi 2025 yang mencapai sekitar Rp97 miliar, atau berkurang lebih dari 60 persen.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Batang Hari, Taufiq, menyebut kondisi tersebut berdampak langsung pada kapasitas fiskal desa dalam menjalankan berbagai program pelayanan publik.
“Untuk 2026, Dana Desa kita hanya sekitar Rp34 miliar. Penurunannya cukup drastis di banding tahun lalu,” kata Taufiq, Senin (26/1).
Dengan total 110 desa yang tersebar di delapan kecamatan, setiap desa kini hanya mengelola anggaran rata-rata antara Rp250 juta hingga Rp350 juta. Jumlah itu jauh lebih kecil di banding tahun-tahun sebelumnya, ketika desa masih memiliki ruang cukup luas untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
Taufiq menjelaskan, pemangkasan anggaran ini bukan kebijakan daerah, melainkan bagian dari penyesuaian fiskal nasional yang di tetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sesuai arahan Presiden.
“Kebijakan ini berasal dari pusat. Dana Desa kini di arahkan untuk mendukung program prioritas nasional,” ujarnya.
Pada tahun 2026, Dana Desa di prioritaskan untuk agenda strategis negara. Fokus utamanya mencakup penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), penguatan desa tangguh bencana dan perubahan iklim, serta peningkatan layanan kesehatan dasar, termasuk percepatan penurunan stunting.
Anggaran juga di arahkan ke sektor ketahanan pangan dan energi desa, dukungan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), program padat karya tunai, pembangunan infrastruktur digital, hingga pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai kewenangan desa.
“Semua prioritas tersebut sudah kami sampaikan ke pemerintah desa sebagai acuan penggunaan Dana Desa tahun depan,” tambah Taufiq.
Untuk mekanisme pencairan, pemerintah daerah menargetkan penyaluran mulai di lakukan sejak akhir Januari 2026. Namun realisasi tetap bergantung pada kesiapan administrasi desa, khususnya penetapan APBDes.
“Kalau administrasi sudah lengkap, dana bisa di salurkan. Perkiraannya, sekitar Maret desa-desa sudah mulai menerima Dana Desa,” sebutnya.
Meski anggaran menyusut, Pemkab Batang Hari menegaskan program inti tetap di pertahankan. Aktivitas pendukung yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat akan di sesuaikan.
“Yang prioritas tetap berjalan. Namun untuk kegiatan tambahan kemungkinan akan di kurangi,” ungkapnya.
Sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan desa, pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan masyarakat serta sektor swasta melalui skema kolaborasi.
“Kami berharap ada sinergi dari warga dan dunia usaha supaya pembangunan desa tetap berjalan meski anggarannya terbatas,” tutur Taufiq.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan Dana Desa secara cermat, efisien, dan akuntabel agar manfaatnya tetap dirasakan masyarakat.
“Walaupun anggarannya berkurang, kualitas kegiatan harus tetap terjaga dan benar-benar di rasakan warga,” pungkasnya.
Pemangkasan Dana Desa ini menjadi tantangan besar bagi desa-desa di Batang Hari. Dengan anggaran yang jauh lebih kecil, desa di tuntut lebih selektif memilih program.(Tim)
