KLIKINAJA – Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan kritik tajam terhadap kondisi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang di nilai belum keluar dari tren kerugian.
Ia menilai persoalan tersebut bukan semata soal bisnis, tetapi juga menyangkut mental kepemimpinan dan orientasi pengabdian di tubuh perusahaan pelat merah.
Pernyataan itu di sampaikan Prabowo saat peresmian proyek RDMP Balikpapan yang berlangsung secara virtual, Senin. Dalam forum tersebut, Prabowo menyinggung langsung kinerja jajaran pimpinan BUMN yang di anggap tidak menunjukkan profesionalisme sepadan dengan amanah besar yang di emban.
Ia menilai masih ada direksi dan komisaris yang memandang jabatan sebagai posisi prestise, bukan tanggung jawab untuk melayani kepentingan publik dan menjaga aset negara.
Prabowo Nilai Pimpinan BUMN Kehilangan Orientasi Pengabdian
Menurut Prabowo, banyak pimpinan BUMN yang gagal menempatkan perannya sebagai pengelola kekayaan negara. Ia menyoroti lemahnya etos kerja dan minimnya rasa tanggung jawab terhadap kinerja perusahaan.
Dalam penilaiannya, jabatan strategis di BUMN seharusnya diisi figur yang bekerja dengan standar tinggi, bukan sekadar mengamankan posisi. Ketika perusahaan terus merugi, kepemimpinan menjadi aspek pertama yang harus di evaluasi.
Sorotan tersebut mempertegas sikap pemerintah yang mulai menempatkan kinerja dan integritas sebagai tolok ukur utama dalam pengelolaan BUMN ke depan.
Tantiem di Tengah Kerugian Jadi Sasaran Kritik Keras
Kritik paling keras di sampaikan Prabowo terkait praktik pemberian tantiem atau bonus kepada direksi dan komisaris, meski perusahaan berada dalam kondisi keuangan negatif. Ia menyebut kebijakan tersebut tidak mencerminkan etika kepemimpinan dan mencederai rasa keadilan publik.
Prabowo menggambarkan sikap pimpinan yang tetap meminta bonus saat perusahaan rugi sebagai tindakan yang memalukan dan sulit di atur. Ia juga mengaku telah memberi mandat kepada Kepala Danantara Indonesia bersama sejumlah menteri terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BUMN bermasalah.
Langkah itu di arahkan pada pembersihan tata kelola, termasuk menutup celah praktik manipulatif yang selama ini merugikan negara.
Presiden bahkan membuka opsi tegas bagi direksi dan komisaris yang tidak sejalan dengan kebijakan penghapusan tantiem. Mereka di persilakan untuk mundur apabila merasa tidak sanggup mengabdi dengan skema penghasilan yang di tetapkan negara.
Prabowo menegaskan, keputusan tersebut lebih baik di banding mempertahankan pejabat yang justru menyalahgunakan kewenangan, memanipulasi laporan, atau menipu atasan demi keuntungan pribadi.
Ia juga mengingatkan bahwa kekayaan negara bukan sekadar angka di laporan keuangan, melainkan modal utama untuk memberantas kemiskinan, memperkuat industri, dan mengejar ketertinggalan teknologi di tengah persaingan global yang semakin keras.
Tanpa tata kelola yang bersih dan kepemimpinan yang jujur, Prabowo menilai kekayaan negara justru berisiko menjadi sasaran pihak lain. Karena itu, ia menekankan bahwa reformasi BUMN bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.(Tim)
