Klikinaja, Jakarta – Pemerintah tengah mencari jalan keluar atas tumpukan utang proyek transportasi cepat pertama di Indonesia, KCJB atau Whoosh. Salah satu usulan yang mencuat adalah agar Danantara, sebagai holding investasi BUMN, mengambil alih kewajiban pembayaran utang tersebut.
Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, langkah itu dinilai paling logis. Sebab, Danantara selama ini telah menerima sebagian besar dividen dari berbagai perusahaan pelat merah dan memiliki kemampuan finansial yang cukup besar.
“Danantara sudah ambil lebih dari 80 persen dividen BUMN. Jadi harusnya pembayaran utang Whoosh di ambil dari situ, bukan dari APBN,” kata Purbaya saat di temui di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).
Ia menegaskan, tidak masuk akal bila pemerintah menggunakan APBN untuk menutup utang proyek yang keuntungannya justru mengalir ke Danantara. “Kalau pakai APBN malah aneh, karena untungnya ke mereka, bebannya ke kita. Kalau mau ambil untung, ya tanggung jawab juga harus di ambil,” ujarnya.
Purbaya juga menolak anggapan bahwa pemerintah akan menalangi utang proyek kereta cepat dengan dana negara. Ia menegaskan, tanggung jawab tersebut harus di ambil oleh pihak yang selama ini menerima hasil investasi dari proyek tersebut.
“KCIC itu di bawah Danantara, mereka punya manajemen dan dividen sendiri. Harusnya di kelola dari situ. Jangan minta ke APBN lagi,” tegasnya dalam acara Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).
Ia menjelaskan, sejak pembentukan Danantara, arus dividen BUMN tidak lagi sepenuhnya masuk ke kas negara melalui pos PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), melainkan sebagian besar di kelola langsung oleh holding investasi tersebut. Karena itu, wajar jika tanggung jawab finansial proyek juga di alihkan kepada mereka.
Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah opsi penyelesaian utang proyek Whoosh. Salah satu yang sedang di kaji adalah penyerahan aset infrastruktur PT KCIC kepada pemerintah.
Jika opsi tersebut di ambil, maka KCIC akan beralih menjadi operator tanpa kepemilikan aset atau model asset-light. Konsekuensinya, kepemilikan infrastruktur akan berada di tangan pemerintah dan utangnya otomatis masuk ke beban APBN.
Selain itu, Dony juga menyebut ada alternatif lain berupa penyertaan modal baru kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI). Skema ini di harapkan bisa memperkuat struktur keuangan perusahaan agar mampu menanggung bunga dan kewajiban utang secara lebih proporsional.
“Kita masih pelajari semua kemungkinan, apakah lewat tambahan modal, atau lewat model bisnis baru yang menyerahkan infrastruktur ke pemerintah,” ujar Dony di JICC Senayan, Kamis (9/10).
Ia menambahkan, Danantara berkomitmen mencari solusi yang berimbang antara tanggung jawab finansial, kelangsungan operasional proyek, dan kepentingan negara.
Pemerintah menegaskan bahwa proyek strategis seperti kereta cepat harus tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara. Dengan peran aktif Danantara, di harapkan beban utang dapat di kelola lebih efisien sekaligus menjaga keberlanjutan proyek Whoosh sebagai simbol kemajuan transportasi Indonesia. (Tim)
