KLIKINAJA, KERINCI – Upaya Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk membuka akses pendidikan baru melalui program Sekolah Rakyat kembali menemui kendala. Hingga kini, lahan yang diajukan pemda belum mampu memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan pemerintah pusat. Padahal, fasilitas pendidikan tersebut dinilai penting untuk menjangkau warga di daerah yang selama ini kesulitan mengakses sekolah formal.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kerinci, Juanda Sasmita, menjelaskan bahwa pemda sudah mengajukan usulan lahan sejak April 2025. Namun, dari hasil verifikasi internal, area yang tersedia hanya sekitar 3,5 hektare jauh di bawah ketentuan minimal 8 hektare yang dipersyaratkan pemerintah pusat.
Menurut Juanda, aturan tersebut tidak hanya mewajibkan ketersediaan lahan yang luas, tetapi juga kondisi fisik yang benar-benar siap untuk dibangun. Akses jalan menuju lokasi, jaringan listrik, pasokan air bersih, hingga kontur tanah yang harus datar menjadi bagian dari syarat yang tidak dapat diabaikan.
“Pemerintah pusat meminta lokasi yang sudah siap bangun. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air harus tersedia, dan tanahnya tidak boleh memiliki kemiringan yang ekstrem,” kata Juanda saat dimintai keterangan.
Ia menuturkan bahwa ketentuan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kerinci. Secara geografis, sebagian besar wilayah kabupaten berada di kawasan perbukitan. Kondisi tersebut membuat lahan datar yang luas sangat terbatas sehingga pemda harus bekerja lebih keras mencari lokasi yang sesuai.
“Untuk daerah yang topografinya landai mungkin lebih mudah. Tapi di Kerinci, hampir semua wilayah memiliki kontur berbukit. Jadi mencari lahan datar dengan ukuran besar itu bukan pekerjaan sederhana,” ujarnya menambahkan.
Meski begitu, Juanda memastikan bahwa pemerintah daerah tidak menyerah. Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal jauh dari pusat kota dan memiliki keterbatasan akses menuju sekolah yang sudah ada. Fasilitas ini juga dianggap mampu mendukung pemerataan layanan pendidikan, sejalan dengan program nasional peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah daerah kini tengah memetakan kembali kemungkinan lokasi alternatif. Kajian awal menunjukkan ada beberapa titik yang mungkin dikembangkan, meskipun membutuhkan proses pembebasan lahan dan penataan kontur yang lebih rumit.
Sebagai tindak lanjut, pemda berencana mengajukan ulang usulan penyediaan lahan pada tahun 2026. Harapannya, proposal baru tersebut dapat memenuhi seluruh standar pemerintah pusat sehingga proses pembangunan dapat segera dimulai.
“Kami optimistis tahun depan bisa mengusulkan lagi dengan kondisi yang lebih siap. Semoga pemerintah pusat menerima dan pembangunan Sekolah Rakyat bisa direalisasikan,” ujar Juanda.
Pembangunan Sekolah Rakyat sendiri diharapkan menjadi angin segar bagi masyarakat Kerinci. Jika program ini terealisasi, fasilitas pendidikan tersebut dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan akses belajar anak-anak di wilayah terpencil. Selain memperluas kesempatan pendidikan, sekolah ini juga diharapkan mampu menekan angka putus sekolah yang masih terjadi di beberapa desa.
Dengan berbagai tantangan yang ada, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus mencari jalan keluar. Masyarakat pun berharap agar proyek ini benar-benar terwujud, mengingat manfaatnya sangat besar bagi generasi muda Kerinci.(Dea)
